Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang memengaruhi jutaan masyarakat Indonesia. Banyak individu dan keluarga terjebak dalam siklus penghasilan rendah yang sulit diputus, seringkali karena keterbatasan kemampuan, akses terhadap sumber daya, dan peluang ekonomi yang tidak merata. Namun, solusi untuk mengatasi hidup miskin tidak selalu harus berasal dari upaya individu semata. Modal negara, melalui berbagai instrumen kebijakan fiskal dan program pemerintah, dapat dimanfaatkan sebagai alat strategis untuk menciptakan perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah.
Salah satu pendekatan utama adalah melalui Belanja Modal pemerintah. Alokasi anggaran ini tidak hanya untuk infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan, tetapi juga untuk pembangunan manusia melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan fasilitas kesehatan. Dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas dan pelatihan vokasi, pemerintah dapat membantu mengatasi masalah "kemampuan tidak ada" yang sering menjadi penghalang utama dalam meningkatkan penghasilan. Program seperti Kartu Prakerja, meskipun memiliki kontroversi, menunjukkan bagaimana belanja modal dapat dialokasikan untuk pemberdayaan langsung masyarakat.
Selain belanja modal, Penerimaan Pembiayaan negara melalui berbagai sumber pendapatan dapat diarahkan untuk program-program pengentasan kemiskinan yang lebih terfokus. Pajak progresif, misalnya, dapat dikelola untuk mendanai bantuan sosial yang tepat sasaran. Namun, yang sering luput dari perhatian adalah bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan instrumen keuangan negara secara langsung. Surat Berharga negara seperti Surat Utang Negara (SUN) atau Obligasi Ritel Indonesia (ORI) sebenarnya dapat menjadi instrumen investasi yang aman bagi masyarakat dengan penghasilan rendah untuk mulai membangun aset, meskipun perlu edukasi yang lebih intensif tentang produk-produk ini.
Bagi mereka yang membutuhkan akses cepat terhadap modal usaha, mekanisme penarikan pinjaman melalui program kredit usaha rakyat (KUR) dengan subsidi bunga dari pemerintah telah membantu banyak pelaku usaha mikro. Namun, tantangannya adalah memastikan bahwa pinjaman ini benar-benar sampai kepada yang membutuhkan dan digunakan untuk kegiatan produktif, bukan sekadar untuk menutupi Pengeluaran biaya konsumtif sehari-hari. Di sinilah pentingnya pendampingan dan monitoring yang ketat dari lembaga terkait.
Pemanfaatan modal negara untuk mengatasi kemiskinan juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Ketergantungan pada Utang Pemerintah sebagai sumber pembiayaan program sosial perlu dikelola dengan hati-hati agar tidak membebani generasi mendatang. Strategi yang lebih baik adalah menciptakan ekosistem ekonomi yang memungkinkan masyarakat miskin untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, bukan sekadar menjadi penerima bantuan. Program padat karya tunai, misalnya, menggabungkan belanja modal infrastruktur dengan penciptaan lapangan kerja langsung.
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan modal negara, diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Masyarakat harus diberi akses informasi tentang alokasi dan realisasi belanja pemerintah di daerah mereka. Platform digital dapat dimanfaatkan untuk memantau program-program pengentasan kemiskinan, memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak pada peningkatan penghasilan masyarakat. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dapat menciptakan sinergi yang lebih besar dalam mengatasi akar masalah kemiskinan.
Pendekatan holistik juga diperlukan untuk mengatasi berbagai dimensi kemiskinan. Selain aspek ekonomi, faktor seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan layak harus menjadi perhatian. Program seperti bantuan iuran BPJS Kesehatan untuk masyarakat miskin, bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar, dan program perumahan bersubsidi menunjukkan bagaimana modal negara dapat dialokasikan secara komprehensif. Namun, koordinasi antarprogram ini masih perlu ditingkatkan untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan manfaat yang maksimal.
Di tengah upaya mengatasi kemiskinan melalui kebijakan makro, penting juga untuk mengembangkan kemampuan finansial individu. Literasi keuangan menjadi kunci dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah mengelola sumber daya yang terbatas, membuat keputusan pengeluaran yang bijak, dan memanfaatkan peluang investasi yang tersedia. Program edukasi keuangan yang diintegrasikan dengan bantuan sosial dapat memberikan dampak ganda: memenuhi kebutuhan dasar sekaligus membangun ketahanan finansial jangka panjang.
Dalam konteks digital yang semakin berkembang, pemanfaatan teknologi juga dapat memperluas akses masyarakat miskin terhadap layanan keuangan dan peluang ekonomi. Platform e-commerce dapat dimanfaatkan oleh usaha mikro untuk menjangkau pasar yang lebih luas, sementara aplikasi keuangan digital dapat memfasilitasi transaksi yang lebih efisien. Pemerintah dapat berperan dalam menyediakan infrastruktur digital dan pelatihan yang diperlukan, sekaligus memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak justru memperlebar kesenjangan ekonomi.
Kesimpulannya, mengatasi hidup miskin memerlukan pendekatan multidimensi yang memanfaatkan berbagai instrumen kebijakan fiskal dan program pemerintah. Dari belanja modal untuk pembangunan manusia, penerimaan pembiayaan untuk program sosial yang tepat sasaran, hingga instrumen keuangan negara yang dapat diakses masyarakat, semua elemen ini dapat berperan dalam menciptakan jalan keluar dari kemiskinan. Kunci keberhasilannya terletak pada tata kelola yang baik, transparansi, partisipasi masyarakat, dan pendekatan yang berkelanjutan. Dengan komitmen yang kuat dan implementasi yang efektif, modal negara dapat menjadi kekuatan transformatif yang membawa perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia.